Pemerintah Harusnya Jelaskan Ke Publik Soal Honor Pejabat Negara

Pakar aturan dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -Gaji pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sedang disorot sebab nilainya sangat fantastis. Pakar aturan tata negara Bayu Dwi Anggono menganggap seharusnya pemerintah menjelaskan honor tersebut kepada masyarakat biar tak terjadi polemik.

"Permasalahan honor Dewan Pengarah BPIP sebetulnya bukan hal yang patut dipolemikkan bila Istana melalui menteri terkait, yaitu Menteri Keuangan, MenPAN-RB, dan Mensesneg, aktif menjelaskan ke publik wacana pengaturan dan kebijakan penetapan hak keuangan pejabat negara/pemerintahan dikala ini, termasuk di dalamnya mengenai aturan penggajian Dewan Pengarah BPIP," ujar Bayu, yang juga pakar aturan dari Universitas Jember, kepada detikcom, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Kontroversi Gaji Megawati Lebih Tinggi dari Jokowi

Menurut Bayu, klarifikasi semacam ini perlu dilakukan secara terpola tanpa perlu menunggu publik mengetahui sendiri dari sumber lain. Jika tidak dilakukan, Bayu menilai, hal ini sanggup menjadi bola liar sebab sanggup dipakai oleh sejumlah pihak untuk kepentingan politik tertentu.

Dia menyampaikan klarifikasi sanggup dilakukan oleh menteri terkait. Penjelasan dari pemerintah soal besaran honor pejabat negara juga harus diberikan dengan informasi selengkap-lengkapnya untuk menghindari prasangka buruk.

Baca juga: Gerindra Sarankan Pimpinan BPIP Kembalikan Gaji ke Negara

"Hal ini penting sebab ada pejabat yang seakan mendapatkan honor besar, padahal honor itu sudah dihitung juga, termasuk dana operasional, dan sebaliknya ada pejabat yang terkesan mendapatkan honor lebih kecil padahal di luar honor itu masih terdapat dana operasional yang jauh lebih besar," sambung Bayu.

Terkait banyaknya kritik terhadap jumlah honor para punggawa BPIP ini, Bayu beropini hal itu tidak diminta oleh Megawati dkk. Dia juga menganggap para tokoh di BPIP ini sudah mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara tanpa menghitung-hitung apa yang didapat dari negara.

"Aktivitas mereka dalam membumikan Pancasila di seantero negeri maka itu ialah keputusan pemerintah yang saya yakini keputusan tersebut bukan atas undangan para tokoh bangsa tersebut," ungkapnya.